Web info terbaru, deputi bidang kebijakan pengembangan kompetensi asn lembaga administrasi negara (lan) ri mohammad taufiq membenarkan rancangan pp. Sejumlah perbedaan tersebut mengacu pada uu asn. Ketentuan mengenai larangan, kewajiban, serta hukuman.
Asa pfp clown
Asa noturna pfp
Pfp art maker
Berita terbaru adalahNon Asn 2022 TOPIK RAKYAT
Jika mengacu pada aturan gaji pp nomor 15 tahun 2019 berkisar.
Web berita nasional download pdf pp no 94 tahun 2021, peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai negeri sipil (pns) rabu, 22 september 2021.
Web dalam isi pp 94 tahun 2021 tentang disiplin pns disebutkan ada sanksi sedang hingga berat jika pns tidak melaporkan harta kekayaan.Pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat pns adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat. Web perkembangan terbaru, rapat yang digelar secara hibrida dari jakarta, selasa, (23/1).Web pp 94/2021 yang diundangkan sejak 31 agustus 2021 ini memiliki beberapa perbedaan dengan pp 53/2010.
Web berikut adalah beberapa peraturan yang berkaitan dengan disiplin pns:Membahas daftar inventarisasi masalah (dim) dari rancangan pp manajemen asn. Indonesia, pemerintah pusat nomor 94 bentuk peraturan.Web 13 maret 2019 sumber ln.2019/no.43, ll setkab :
Web peraturan pemerintah (pp) nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil.
Web peraturan pemerintah (pp) nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil t.e.u.Web dilansir detikfinance, daftar kenaikan gaji asn tersebut merupakan gaji terbaru yang naik sebesar 8% dan berlaku mulai januari 2024. Web materi pokok peraturan abstrak perpres ini mengatur mengenai ketentuan mengenai hari kerja dan jam kerja instansi pemerintah dan pegawai asn yang berlaku.Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 1974 tentang pembatasan kegiatan pegawai negeri dalam usaha swasta.
Web pp nomor 5 tahun 2024 mencakup daftar kenaikan seignifikat untuk gaji asn adalah 8 persen.Web di dalam pp 94/2021 ditegaskan bahwa pns dilarang memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala.
