Web presiden ri joko widodo (jokowi) telah mengeluarkan peraturan pemerintah republik indonesia (pp) nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai. Web pp 94/2021 tentang disiplin pns: Peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010.
Pfp sandrine robert
Asahi pfp
Pfp adalah rp
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Inilah kewajiban dan larangan bagi pns.
The issuance of government regulation (pp).
Web presiden joko widodo bersama perwakilan aparatur sipil negara dari berbagai daerah di istana negara, jakarta.(pasal 4) pelanggaran & jenis. Web nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang.Ketentuan mengenai larangan, kewajiban, serta hukuman.
Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 1974 tentang pembatasan kegiatan pegawai negeri dalam usaha swasta.Web wujudkan pns berintegritas moral, kemensetneg sosialisasikan pp 79/2021 dan pp 94/2021. Pegawai negeri sipil (pns) adalah warga negara.Web darklight dalam isi pp 94 tahun 2021 tentang disiplin pns disebutkan ada sanksi sedang hingga berat jika pns tidak melaporkan harta kekayaan.
Web peraturan bkn nomor 6 tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan pp 94/2021 tentang disiplin pns;
Web peraturan pemerintah (pp) nomor 79 tahun 2021 tentang upaya administratif dan badan pertimbangan aparatur sipil negara t.e.u.Web nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang :. Web peraturan pemerintah ini berisi ketentuan mengenai beberapa perubahan dalam ketentuan manajemen pns yang mengatur tentang pendelegasian kewenangan presiden,.Web the factors that cause violations of asn neutrality include lack of supervision and low sanctions against violators.
344/2021 tentang pedoman pelaksanaan anugerah asn tahun 2021.Web peraturan pemerintah (pp) nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil t.e.u. Web pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan keputusan menteri panrb no.Web pp 79 tahun 2021 tentang upaya administratif dan bpasn memiliki alasan untuk melindungi hak pegawai asn dan juga meningkatkan kualitas penyelenggaraan.
Indonesia, pemerintah pusat nomor 94 bentuk peraturan.
Presiden ri joko widodo (jokowi) telah menandatangani peraturan pemerintah.
